PEKANBARU – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menegaskan bahwa seluruh Ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru harus menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Sebagai bagian dari pemerintah kota yang menerima honor dari APBD, mereka tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis atau menjadi bagian dari tim sukses calon kepala daerah, (31/7/2024).
Risnandar menegaskan, "RT dan RW menerima honor dari APBD, dan jika mereka terlibat dalam tim sukses, bisa dikenakan sanksi pemberhentian." Hal ini untuk memastikan bahwa para RT dan RW tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dalam pelaksanaan pilkada.
Seluruh RT dan RW di Pekanbaru diharapkan untuk tetap netral selama proses pilkada serentak. Mereka masih memiliki hak pilih dalam pemungutan suara nanti, namun harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kampanye politik.
"Penting bagi RT dan RW untuk tidak terlibat dalam tim sukses pasangan calon. Kami ingin mereka fokus pada tugas mereka sebagai bagian dari pemerintah kota," ujar Risnandar.
Selain itu, Risnandar juga mengingatkan organisasi masyarakat yang berada di bawah pemerintah untuk menjaga netralitas. Ia menekankan pentingnya agar organisasi-organisasi tersebut tidak menunjukkan dukungan kepada salah satu calon, mengingat pembiayaan mereka juga bersumber dari APBD.
"Organisasi yang dibiayai oleh APBD harus menghindari politik praktis dan tidak memanfaatkan organisasi untuk kepentingan politik," lanjutnya.
Pj Wali Kota Pekanbaru mengajak semua pihak untuk aktif mengawasi dinamika politik jelang pilkada serentak. "Kita harus memastikan bahwa RT, RW, dan organisasi masyarakat di bawah pemerintah tetap menunjukkan netralitas," tutup Risnandar.