PEKANBARU - DPRD Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar maksimal melakukan penanganan banjir. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE MM.
"Upaya pemerintah dalam melakukan penanganan banjir perlu dimaksimalkan, terutama penanganan jangka pendek seperti normalisasi drainase dan anak sungai," kata Azwendi, Rabu (10/01/2024).
Apalagi, kata Politisi Demokrat ini, untuk anggaran sudah disahkan beberapa waktu lalu. Ia berharap, bisa segera direalisasikan. Selain peran Pemko, pelaku usaha dan pengembang perumahan juga harus ada andil dalam melakukan upaya pencegahan banjir.
"Persoalan banjir saat ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi bagaimana kita mendorong pihak terkait seperti pelaku usaha dan pengembang untuk konsisten mengikuti aturan yang ada di pekanbaru dalam upaya meminimalisir dampak dari pembangunan yang dilakukan," paparnya.
Kata Azwendi, perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap penataan ruang di Kota Pekanbaru seperti mengawasi aktivitas pembangunan perumahan.
"Penataan rencana pembangunan perumahan di pekanbaru perlu dilakukan agar tidak berdampak kepada masyarakat. Yang sekarang terjadi banyaknya keluhan masyarakat terkait banjir ini, tetapi komplainnya ke pemerintah saja, padahal kepatuhan sektor lain yang juga sangat penting," kata dia.
Contoh kecilnya, kata Azwendi, kepatuhan pelaku usaha, perkantoran dalam membuat bak kontrol atau sumur resapan sebagai upaya pengendalian air agar tidak melimpah kejalan.
Untuk diketahui, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar dalam APBD tahun 2024.
Kadis PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk normalisasi atau restorasi sungai dengan anggaran sekitar Rp14 miliar.
Kemudian, lanjut Edward, untuk operasional dan pemeliharaan sungai dibutuhkan sekitar Rp5 miliar lebih, lalu belanja pengadaan sedot lumpur sekaligus dengan dump truck sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar.(Galeri Pimpinan)
