PEKANBARU - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri menyebut permasalahan babjir dan infrastruktur masih banyak dikeluhkan oleh warga Pekanbaru. Hal itu ia dapat saat, melaksanakan agenda reses di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, baru - baru ini.
Beberapa persoalan utama yang disoroti oleh masyarakat termasuk pendidikan, lapangan pekerjaan, aspek sosial, ekonomi, serta masalah infrastruktur jalan, banjir, dan sampah. Banjir, khususnya di Kecamatan Bukit Raya dan Sail, menjadi perhatian utama warga, meskipun pemerintah telah melakukan upaya penanganan seperti normalisasi anak sungai dan drainase.
Menanggapi hal ini, Azwendi menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam menangani banjir perlu dimaksimalkan, terutama dalam penanganan jangka pendek seperti normalisasi drainase dan anak sungai. Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk penanganan banjir sudah disahkan, dan diharapkan dapat direalisasikan dengan efektif.
Politisi Demokrat ini juga menyoroti peran pelaku usaha dan pengembang perumahan dalam pencegahan banjir. Azwendi menyatakan bahwa masalah banjir tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan juga melibatkan pihak swasta. Ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penataan ruang di Kota Pekanbaru, termasuk mengawasi aktivitas pembangunan perumahan
"Contoh kecilnya saja kepatuhan pelaku usaha, perkantoran dalam membuat bak kontrol atau sumur resapan sebagai upaya pengendalian air agar tidak melimpah ke jalan," ujar Azwendi, Sabtu (27/1/2024).
Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar dalam APBD tahun 2024 untuk penanganan banjir. Kadis PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk normalisasi atau restorasi sungai dengan anggaran sekitar Rp14 miliar. Selain itu, belanja operasional dan pemeliharaan sungai, serta pengadaan sedot lumpur dan dump truck juga telah diakomodir dalam anggaran tersebut. (Galeri Pimpinan)
